Produksi Wacana Keagamaan HTI

0
195

Baru-baru ini, pemerintah resmi mengumumkan pembubaran organisasi keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Terkait sikap pemerintah terhadap organisasi tersebut, Menko Polhukam Wiranto menggelar konferensi pers mengenai pembubaran organisasi tersebut. Ia menyebut beberapa alasan mengapa HTI dibubarkan, poin paling urgen adalah mengancam kedaulatan negara atas ideologi khilafah.

Sebelum keputusan dikeluarkan, pemerintah mengakui mereka sudah mempelajari berbagai literatur dan konsep-konsep ideologi khilafah dan sifat organisasi yang berbentuk Transnasional. Hasil dari analisis tersebut pemerintah menafsirkan bahwa organisasi ini mengancam (meniadakan) bangsa dan negara. Wiranto juga menegaskan bahwa Hizbut Tahrir juga sudah dilarang di sejumlah negara. Ia menyebut total 20 negara yang melarang Hizbut Tahrir berkativitas, termasuk di negara-negara Timur Tengah yang berasaskan Islam.

Keputusan pemerintah menimbulkan polemik. Dari mulai – kesalahan –  tindakan pengumuman melalui konferensi pers dan tidak melalui jalur pengadilan, sampai pelanggaran atas demokrasi itu sendiri atas hak berkumpul dan berorganisasi.

Namun demikian, ada kecenderungan dari organisasi HTI ini untuk mendirikan negara di atas negara. Organiasi ini lahir dari semangat demokrasi,  namun tetap menganggap prinsip sistem demokrasi tersebut cacat ideologi.

 

Revivalisme

Hizbut Tahrir didirikan pada 1953 di Al-Quds (Yerussalem) Palestina oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani (1908-1977). Gerakan sosial-politik keagamaan ini mengusung ide revivalisme Islam yang mengusung semangat bahwa umat Islam di seluruh dunia mesti melanjutkan kehidupan Islam melalui tegaknya Syariah dan Khilafah Islamiyah.

Hizbut Tahrir juga bermaksud membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah dengan metode tholabun nusroh. Mereka berpendapat bahwa hukum yang diturunkan Allah SWT ‘dapat diberlakukan kembali’, dengan kata lain, khilafah bukan lagi berada dalam level tafsiran kelompok, namun dianggap sudah tegas adanya.

Sebagai organisasi transnasional, Hizbut Tahrir memiliki – paling tidak – tiga tujuan utama; (1) Melangsungkan kehidupan Islam; (2) Mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, dengan mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di dâr al-Islam, dan (3) Membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang (menurut penafsiran mereka).

Tak ayalnya, konsepsi Khilafah yang diusung Hizbut Tahrir berusaha merujuk kepada masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, ketika umat mengambil alih kuasa atas negara-negara.

 

Kontra Ideologi             

Dalam sosial-politik, lahirnya organisasi ini dapat dilihat sebagai kritik atas berbagai kekurangan pemerintahan. Tidak salah jika pengikut organisasi ini kian hari kian bertambah. Dengan mengusung segala kritiknya terhadap sistem bangsa dan negara. Namun, menurut Ignas Kleden (2011), organisasi sosial keagamaan ini, “hanyalah pelipur lara yang belum tentu menyelesaikan masalah.”

Konsep khalifah tumbuh menjadi ideologi katarsis, makna kekhilafahan tersebut juga menjadi multi-tafsir. Ini pula yang menyebabkan posisi dilematis. Kemudian, pemerintah mengambil langkah tegas sebab HTI kontra produktif dengan pembangunan bangsa dan negara. Berbeda halnya dengan organisasi keagamaan lain seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.    

Dalam diskursis ini, penulis menggaris bawahi pernyataan pemerintah bahwa ideologi HTI bertentangan dengan konsepsi negara-bangsa Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam produksi wacana keagamaan HTI, baik dalam media cetak bahkan digital. Mereka memang tidak pernah menampilkan wajah kekerasan dalam aksi kontra terhadap pemerintah, namun sikap ideologi tidak dapat disembunyikan. Kata kunci Khilafah menjadi arus utama dalam hal penggantian sistem demokrasi dewasa ini sebagai kontra ideologi.  

Sehubungan dengan pernyataan Menteri Wiranto, penulis menemukan bahwa ideologi khilafah menemukan ruang komunikasinya yang intens melalui media. Ideologi Khilafah Islamiyah, tak jarang tampil dengan terbuka luas dalam saluran itu.

Sudarno Shobron dalam penelitiannya tahun 2014 menyebut model dakwah HTI untuk dapat mempengaruhi umat mengikuti fikrah dan tharîqah-nya antara lain dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:  pertama, Majalah Al-Wa’ie, merupakan majalah yang terbit sebulan sekali dengan nama lengkap “Media Politik & Dakwah Al-Wa’ie Membangun Kesadaran Umat”. Kedua, Tabloid Media Umat Memperjuangkan Kehidupan Islam, ini terbit setiap bulan dua kali. Ketiga, Bulletin mingguan yang diberi nama “Al-Islam”.

Sedangkan dakwah menurut HTI ada tiga macam, pertama, dakwah fikriyah, dakwah melalui penyebaran pemikiran untuk menanamkan pemikiran Islam dan menghancurkan atau membantah pemikiran yang tidak Islami. Kedua, dakwah siyasiyah, dakwah yang digerakkan untuk tercapainya tujuan politik yakni tegaknya syariat dan khilâfah. Ketiga, dakwah askariyyah, dakwah melalui kekuatan militer atau jihad fîsabîlillâh. HTI sekarang sedang melakukan dakwah fikriyyah dan siyasiyyah sekaligus melalui berbagai uslub (cara) dan wasîah (sarana), baik secara langsung maupun tidak langsungan setiap terbit dicetak sebanyak 1.000.000 (1 juta) eksemplar.

Menurut K.H. Muhammad Al Khaththhath dalam Bundel Buletin Dakwah Al-Islam Melanjutkan Kehidupan Islam Tahun I  (2004), menegaskan bahwa penerbitan buletin Al- Islam memiliki dua maksud, yakni pertama, dalam rangka membuka wawasan dan membangun kesadaran umat Islam untuk kembali merengkuh Islam dalam aspek ruhiyah dan siyasiyah. Kedua, membantu memberikan pemahaman dan keikhlasan berkorban untuk kembali melanjutkan kehidupan Islam dalam naungan daulah khilâfah al-Islâmiyyah. Secara umum, tema dalam buletin itu merupakan respon dari problem dan isu-isu nasional yang sedang aktual, baik tema politik, ekonomi, budaya, dan tema tentang dakwah-jihad.

Dalam wilayah artikulasi teks ideologi dakwah, HTI memang lebih cenderung represif, ketimbang menampilkan kesan kekerasan di publik. Misalnya, produksi wacana keagaamaan organisasi ini lebih menampakan penolakan terhadap sistem kenegaraan Indonesia sendiri. Kita bisa melihat itu sendiri dalam ruang publik. Hampir bisa dipastikan, kecenderungan HTI bukan saja ingin menegakan syariat Islam, namun jelas sekali bahwa mereka menginginkan konsepsi khilafah tegak kembali.

Dalam konteks keindonesiaan, pemerintah tak melakukan pembiaran atas tindakan tersebut. Salah satunya dengan jalur menempuh pembubaran organisasi dan kita tak bisa melihat secara parsial keputusan tersebut. Pertama, konsep khilafah sangat bertentangan dengan asas warga negara yang mesti menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua, organisasi ini seakan tak mengindahkan konsepsi Pancasila sebagai ideologi negara, yang melalui rumusan panjang—sebagai hasil pergulatan untuk mencapai “negara paripurna”. Ketiga, pembiaran itu semakin lama akan mencederai Ukhuwah Wathoniah (Persaudaran bangsa dan tanah air). Tentu saja dalam konteks kebangsaan.

Hendra Guntara, Alumni Prodi Religious Studies Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here